Menjajaki Kerjasama Membangun E-Government
Written by Administrator
Wednesday, 22 April 2009
Klaten. Sejatinya, pelaksanaan E-Government di suatu wilayah tidak semata-mata menjadi
tanggung jawab pemerintah semata. Layaknya pembangunan di sektor lain yang kerap
melibatkan pihak swasta.



LAYANAN UNGGULAN KPT
Written by Administrator
Friday, 29 May 2009
Dalam era globalisasi ini hampir semua aspek kegiatan di bidang bisnis dilakukan dalam seba cepat.


Reformasi Ijin Usaha di Kenya
Written by Administrator
Tuesday, 07 April 2009
Pemerintah daerah Kenya seperti kebanyakan negara Afrika, menggunakan ijin usaha untuk kepentingan kebijakan dan pendapatan daerah. Dalam prakteknya, Pemda dapat menambahkan kategori bisnis dan mengubah biaya tanpa ada alasan yang jelas. Dewan kota membuat penyesuaian-penyesuaian secara periodik yang terkadang harus melalui proses negosiasi yang alot dan sangat lama dengan Pemerintah Pusat. Proses yang panjang dan berbelit ini menciptakan bisnis kategori dan biaya ijin usaha yang kompleks.



entang OSS
Written by Administrator
Tuesday, 07 April 2009
Pelayanan perijinan terpadu atau OSS (One Stop Service) adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yang secara memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dokumen publik, khususnya perizinan usaha dan investasi. Perizinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif : terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya.


AMDAL prasyarat administrasi
Written by Administrator
Tuesday, 07 April 2009
Keberatan Lembaga Swadaya Masyarakat Hanya Dicatat
Meskipun syarat pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan diberlakukan, kerusakan dan ancaman kerusakan lingkungan terus bermunculan. Penyebabnya antara lain analisis mengenai dampak lingkungan hanya dipakai sebatas prasyarat administrasi pada rantai investasi.